Media Parahyangan – Danantara menjadi kontroversi dalam skala nasional berkat kehadirannya yang terburu-buru dan berpotensi tidak dikelola secara baik. Begini tanggapan salah satu Dosen FH Unpar, Valerianus Beatae Jehanu S.H., M.H.
Danantara Indonesia merupakan sovereign wealth fund yang dibentuk untuk mengelola aset negara contohnya seperti Minyak dan Gas Alam dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Jika dikelola dengan baik Danantara berpotensi menjadi pondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menarik investasi asing dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun resiko korupsi dan kekurangan lainnya bisa menjadi pukulan keras bagi perekonomian Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada 1MBD di Malaysia. Kesuksesan Danantara bergantung terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang kuat, bukan hanya sebatas menjadi kisah kelam dalam pembangunan ekonomi.
Pada Senin pagi yang cerah dengan udara sejuk khas Bandung, bertepatan dengan bulan Ramadhan, tim Media Parahyangan berkesempatan untuk mewawancarai Mas Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.. di ruangan kerjanya. Dosen sekaligus Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung ditengah kesibukannya beliau bersedia untuk memberikan pandangannya kepada tim Media Parahyangan.
Berikut merupakan tanggapan dosen FH UNPAR terkait pembentukan sovereign wealth fund (Danantara Indonesia). Mas Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., menyoroti pentingnya diversifikasi investasi untuk menghindari risiko sektor tunggal serta menekankan perlunya tata kelola yang baik agar Danantara tidak mengalami nasib serupa dengan 1MDB Malaysia. Berikut hasil wawancara selengkapnya:
Dalam wawancaranya dengan tim Media Parahyangan, Mas Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., atau yang kerap dipanggil Mas Val, berbagi pandangannya mengenai sovereign wealth fund yang baru saja dibentuk di Indonesia, yang dikenal dengan nama “Danantara Indonesia”. Badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan aset-aset milik negara seperti real estat, infrastruktur, dan sumber daya energi, dan menginvestasikannya untuk kesejahteraan nasional. Danantara diharapkan mengikuti contoh sukses seperti Temasek Singapura untuk mencapai kemakmuran dan efisiensi yang tinggi. Menurut Mas Val, diversifikasi dalam investasi adalah kunci keberhasilan Temasek, karena portofolio yang terdiversifikasi dapat menyebar risiko di berbagai sektor.
Sebaliknya, fokus Danantara pada sektor-sektor utama seperti energi dapat meningkatkan risiko jika sektor tersebut mengalami penurunan. Mas Val berpendapat agar Danantara mengadopsi pendekatan diversifikasi yang serupa, berinvestasi di berbagai sektor yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur dan layanan sosial. Strategi ini dapat memitigasi risiko dan meningkatkan potensi Danantara untuk berkontribusi pada kesejahteraan nasional. Namun, Mas Val mengingatkan bahwa jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan, terutama pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. Tanpa hal ini, Danantara dapat menghadapi jebakan yang sama seperti 1MDB Malaysia, yang berakhir dengan skandal besar.
Mas Val mengangkat masalah utama tentang kerangka hukum Danantara, yang didirikan berdasarkan Amandemen Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Amandemen tesebut memperkenalkan sistem Business Judgment Rule (BJR) yang melindungi direksi perusahaan dari pertanggung jawaban hukum atas keputusan strategis yang merugikan. Meskipun bertujuan untuk mendorong keputusan berani, aturan tersebut dapat menimbulkan keresahan mengenai kekuasaan yang tidak terkendali serta potensi korupsi didalamnya. Mas Val menekankan bahwa diperlukan mekanisme pengawasan dan responsibilitas yang kuat agar Danantara beroperasi secara etis dan efisien. Tanpa itu, Danantara bisa menjadi sarang korupsi, yang merusak tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), keberhasilan Danantara terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika dikelola secara etis, Danantara bisa membantu mencapai hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas pembangunan dan standar hidup yang layak. Namun, jika terjerumus ke dalam korupsi dan pengelolaan yang buruk, hal tersebut dapat memperburuk ketidaksetaraan dan konflik sosial. Oleh karena itu, Mas Val menekankan perlunya prinsip etika yang kuat untuk memandu operasi Danantara, sehingga kegiatannya tidak merugikan masyarakat yang terpinggirkan.
Danantara Indonesia merupakan langkah berani untuk pembangunan Indonesia. Namun, pencapaiannya bergantung terhadap tata kelola yang efektif, transparan, serta partisipasi dari publik itu sendiri. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan inisiatif serupa di dunia. Dengan perlindungan yang tepat, Danantara dapat menjadi alat kuat untuk kemakmuran nasional. Namun, hanya waktu yang dapat menjawab apakah Danantara akan memenuhi janjinya atau hanya sekedar menjadi kisah kelam dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia.
Penulis: M. Omar Al Kautsar
Editor: Galih R. Wiratama
