Media Parahyangan meliput aksi massa yang terjadi di depan DPRD Jawa Barat pada Kamis (11/6) lalu sebagai bentuk unjuk rasa terhadap pengesahan RUU POLRI dan situasi perekonomian yang terpuruk. Aksi ini diadakan oleh gabungan mahasiswa yang mewakili beragam latar belakang dan bermula dari long march dari dua titik mobilisasi, yakni Monumen Perjuangan dan Tugu UNISBA pada pukul 13.00.
Berdasarkan informasi yang didapat dari koordinator lapangan, mahasiswa dari UPI paling dini memulai long march menuju Jalan Diponegoro sekitar jam 14.00 sebelum dihadiri massa lainnya. Sebagian besar mahasiswa yang mengikuti aksi menjawab panggilan untuk konsolidasi sehari sebelumnya, awalnya untuk menuntut upaya pemerintah dalam mengatasi lemahnya nilai kurs Rupiah, panggilan untuk aksi menguat dengan beredarnya kabar pengesahan RUU POLRI.
Secara keseluruhan, mahasiswa yang hadir berasal dari UPI, UNPAD, UNIKOM, dan UNPAR, serta organisasi mahasiswa lainnya seperti FMN (Front Mahasiswa Nasional). Bersama mereka memberi empat tuntutan, yakni memperbaiki struktur APBN dengan mengalokasikan anggaran MBG kepada infrastruktur pendidikan, subsidi sembako, dan penyelamatan sektor perbankan nasional, Mendesak Kepala Bank Sentral Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dalam kurun waktu 7 hari atau hadapi pengunduran diri, Membatasi kewenangan militer di ranah sipil, Penarikan tentara TNI dari Irian Jaya, dan pertahankan supremasi sipil.
Mobilisasi massa berlangsung dari jam 14.00 di Halte UNPAR sebelum berangkat sekitar pada pukul 15.30. Sehari sebelumnya, Koordinator Lapangan ‘Bung Haikal’ dan Ketua BEM UNPAR Benedictus Byron mencapai kesepakatan mengenai partisipasi PM UNPAR pada aksi massa bersama kolektif mahasiswa lainnya sebagai satu front kohesif dalam ranah tuntutan yang disampaikan dan keselamatan mahasiswa UNPAR di lapangan demonstrasi.
“..Kami menuntut kepada pemerintah untuk lebih berpihak dan mendengarkan aspirasi rakyat. Tuntutan tuntutan yang disampaikan tidak hanya sekedar tuntuan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata.” Ujar Bung Haikal selaku Koordinator Lapangan.
Salah satu putusan penting adalah keputusan untuk tidak memakai almamater meskipun ada perbedaan pendapat dari pihak BEM dan kolektif pada awalnya.
“Dari BEM UNPAR sudah mengarahkan untuk menggunakan almamater, namun setelah adanya hasil kesepakatan dengan para peserta aksi yang turut berpartisipasi, mayoritas memutuskan untuk tidak menggunakan almamater namun tetap membawanya” Ujar Byron.
Tidak sampai disitu, massa aksi dari UNPAR awalnya mengalami kendala saat mobilisasi ke Jalan Diponegoro karena banyaknya aparat yang memblokade jalur mobilisasi. Reporter Media Parahyangan memantau keberadaan Petugas BRIMOB dan POLRES terkonsentrasi di daerah Baltos dan ujung Jalan Diponegoro saat massa UNPAR beranjak. Untungnya tidak ada konfrontasi yang terjadi antara rombongan kami dengan aparat kepolisian dan bisa lewat dengan leluasa pada titik demonstrasi.
“Aparat yang mengamankan jalannya unjuk rasa cukup banyak. beberapa jalanan menuju titik aksi sudah dijaga oleh aparat, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari massa aksi yang ingin menuju ke titik aksi di depan gedung DPRD Jabar” Ujar Bung Haikal.
Perasaan serupa juga tampak dari sebagian besar massa, sebab kehadiran pasukan kepolisian terasa jauh lebih mencolok dibandingkan aksi massa sebelumnya. Dihadapan pagar DPRD Jawa Barat berada sekitar 50 Petugas Polwan mengenakan vest dengan kata ‘negosiator’,
Ketika reporter Media Parahyangan mencoba mewawancarai salah satunya, kami diarahkan oleh seorang petugas untuk meminta izin dari Kepala Polrestabes dan bertanya pertanyaan apa saja yang ingin kami sampaikan.
Aksi massa berlangsung hingga Jam 6 Sore dengan pembacaan tuntutan dengan koordinator lapangan dari UPI, UNPAR, UNISBA, dan organisasi FMN sebelum membubarkan diri secara sukarela. Meskipun beberapa Koordinator menyatakan bahwa Aksi akan dilanjutkan esok harinya, Media Parahyangan belum mendapat informasi lanjut mengenai teknis pelaksanaannya baik dari pihak UNPAR atau dari kampus lainnya, namun turut dipertanyakan apakah aksi ini sudah cukup menanggapi kesejahteraan rakyat Indonesia yang terkikis ketidakpastian ekonomi.
