Media Parahyangan – Menjadi warga negara Indonesia memang tidaklah mudah, setiap harinya harus dihadapkan dengan kabar buruk dari pemerintahannya sendiri sebagaimana kabar yang beredar — pada Jumat (16/07) lalu dimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendistribusikan bantuan buku ke desa-desa dan banyak lembaga pemasyarakatan tahun ini. Keputusan ini terpaksa diambil setelah anggaran untuk Perpusnas dikebiri demi mendukung program-program baru pemerintah pusat.
Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa program ini mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat umum dari tahun-tahun sebelumnya. Perpusnas aktif membagikan buku secara gratis ke desa-desa dan banyak lembaga pemasyarakatan yang tentunya mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat umum. Program bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) menjadi contoh nyata kesuksesan Perpusnas dalam membagikan buku gratis kepada masyarakat umum. Perpusnas berhasil menyalurkan 1.000 eksemplar buku kepada perpustakaan-perpustakaan di desa atau kelurahan pada tahun 2024 lalu.
Pemotongan anggaran Perpusnas jelas meninggalkan banyak tanda tanya dan kritik dari publik mengingat tingkat kegemaran baca di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun jika dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Puncaknya pada tahun 2024 lalu, dimana tingkat kegemaran baca di Indonesia berada di angka 72,44. Akan tetapi, pemerintah tampaknya lebih mementingkan program-programnya yang baru seperti makanan bergizi gratis (MBG) ataupun Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagai contoh pada tahun 2024 saja, Perpusnas mendapatkan anggaran sebanyak 725 miliar Rupiah yang cukup untuk melaksanakan banyak program dari Perpusnas. Begitu juga pada tahun berikutnya, Perpusnas masih dapat melaksanakan banyak programnya meski anggaran mereka harus dipotong oleh pemerintah dengan dalih efisiensi anggaran. Namun situasinya kian memperburuk di tahun ini dimana anggaran Perpusnas harus disunat setengahnya hingga hanya menyisakan anggaran sebesar 377,9 miliar Rupiah saja.
Pada Rabu (14/01) lalu, sebenarnya DPR RI Komisi X sebenarnya sudah memberikan dukungan agar anggaran Perpusnas ditambah sehingga cukup untuk mendanai program-programnya. Sayangnya dukungan dari DPR Komisi X ini kembali jadi janji manis semata. Pasalnya, tidak ada tindakan lanjutan dari DPR untuk menyelesaikan masalah anggaran ini yang berujung dengan peniadaan program-program dari Perpusnas.
Runtuhnya Perpustakaan GASIBU
Sayangnya, hal serupa juga terjadi di Kota Bandung. Untuk melancarkan rencana revitalisasi Jalan Diponegoro, Perpustakaan GASIBU harus menjadi tumbal dari rencana yang sudah banyak ditentang dari awal perencanaan. Padahal perpustakaan GASIBU sendiri menjadi salah satu perpustakaan yang paling banyak dikunjungi dan secara tak langsung menjadi ikon literasi Kota Bandung. Sontak hal ini memicu kemarahan warga Kota Bandung, apalagi perpustakaan ini harus menjadi korban dari rencana revitalisasi yang sebenarnya sudah problematik dari awal.
Pada Selasa (14/07) lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya buka suara mengenai kejelasan nasib Perpustakaan GASIBU. Melalui situs resminya, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan mentransformasikan Perpustakaan GASIBU menjadi perpustakaan digital. Tak hanya itu, pemerintah berjanji untuk menyediakan sebuah perpustakaan keliling di sekitar Lapangan GASIBU. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kang Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat saat ini melalui akun instagram pribadinya.
Meski hal-hal tersebut terlihat “keren” di atas kertas. Kenyataannya, rencana tersebut lebih pantas disebut sebagai alibi agar rencana revitalisasi Jalan Diponegoro dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak protes dari warga. Apalagi, tidak ada ada pengumuman lebih lanjut dari pemprov hingga tulisan ini dibuat.
Sang Bapak Republik Indonesia Tan Malaka pernah berkata “Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi.”
Seringkali banyak yang lupa bahwa salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara seringkali dilihat dari minat baca warganya sendiri. Maka, tak heran apabila akhir-akhir ini beberapa negara Eropa membuat kebijakan baru untuk meningkatkan minat baca warganya.
Sayangnya hal ini tidak terjadi di Indonesia. Meski indeks minat baca di Indonesia sangatlah rendah menurut data dari UNESCO. Akan tetapi, pemerintah justru mempersulit akses warganya kepada buku. Tak jarang buku yang sering kita lihat di toko buku besar adalah buku-buku narsis dari para politisi yang menjijikan.
Dari anggaran Perpusnas yang disunat hingga runtuhnya Perpustakaan GASIBU. Terdapat satu hal yang dapat kita lihat dari pergerakan pemerintah akhir-akhir ini. Mereka tidak menginginkan rakyat yang kritis, yang mereka inginkan hanyalah rakyat yang akan selalu patuh kepada mereka.
