Penulis : Lawrence Erlangga Situmorang.
Hajat besar rakyat pati pada 13 Agustus, yang pada akhirnya membuat banyak orang penasaran termasuk saya, sehingga saya cukup aktif mengikuti perkembangannya mulai dari metode pengorganisiran, perumusan tuntutan, metode gerakan. Ada ledakan unik yang terjadi di Pati yang mendorong saya untuk ingin tau lebih tentang kondisi aksi massa di tanggal 13 Agustus 2025. Pembelajaran itu ternyata tak harus berasal dari suatu hal yang besar, tunggal, dominan, ia datang dari hal yang tidak kita beri perhatian lebih sebelumnya. Bukan dari Jakarta, Bandung atau Kota lainnya yang terkenal dengan protes rakyatnya, dari Kabupaten Pati kita bisa belajar banyak hal perihal cara rakyat mengakumulasikan kemarahan menjadi gerakan sosial.
Alarm bagi absolutisme kekuasaan (arogansi bupati dibalas berlipat ganda oleh rakyat)
Kita sering mengkonsumsi bagaimana watak arogan kekuasaan menjawab keresahan rakyatnya, mereka berlagak paling tahu, dan mengerdilkan partisipasi. Di samping itu model kepemimpinan nasional hari ini seperti gaya kepemimpinan Prabowo yang otoriter kerap membuat kita murka, berulang kali lahir kebijakan yang tidak pro-rakyat dan dipaksakan kita telan tanpa jeda serta datang bertubi-tubi. Misalnya saja kalau kita masih ingat kebijakan larangan penjualan LPG 3 Kilogram kepada pengecer yang membuat rakyat harus berbondong-bondong dan berdesakan mengantri ke pusat distribusi sehingga timbul korban, keputusan pemerintah yang mengalihkan beberapa wilayah asri menjadi lahan konsesi tambang, efisiensi anggaran yang berdampak ke banyak lini kehidupan, politisasi hukum yang melindungi kepentingan kekuasaan militer untuk campur tangan di ranah sipil, dan masih banyak lagi. Tidak berhenti disitu label buruk terhadap gerakan rakyat juga dilakukan kekuasaan, mulai dari penuduhan bahwa gerakan rakyat ditunggangi asing hingga gerakan rakyat untuk memecah belah persatuan dan gerakan rakyat akhir-akhir ini katanya didanai oleh Koruptor pernyataan yang mengerdilkan rakyat dan layak diludahi.
Di pati hal serupa terjadi dimana Bupati Pati Sudewo menaikkan Tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Keputusan tersebut berkaitan dengan sektor ekonomi yang berdampak pada banyak lini kehidupan masyarakat sehingga melahirkan gelombang protes. Rakyat Pati mengancam Sudewo akan melakukan aksi demonstrasi, dengan kekuasaan otoriter dan tak tahu malunya alih-alih menyelesaikan masalah Sudewo di kepemimpinannya yang baru berjalan 7 bulan justru menantang balik rakyat untuk hadir dalam jumlah 50.000. Seketika angka 50.000 massa ini memantik amarah bagi rakyat Pati, secara spontanitas logistik aksi langsung digalang, rakyat berbondong-bondong menghantarkan bantuannya ke posko aliansi rakyat di pusat kota. Perbantuan awalnya hanya terbatas di satu jenis saja yaitu air mineral, berkembang lagi kemudian petani dari pedesaan menghantarkan hasil panennya seperti jagung dan pisang, pedagang makanan memberikan hasil masakannya, ibu-ibu mendirikan dapur umum untuk mengelolanya. Kekuasaan Sudewo murka, ia memerintahkan aparat daerah agar menyita logistik aksi mandiri tersebut. Seolah ada amarah kolektif yang dipendam, gerakan membesar secara cepat merembet ke banyak persoalan tidak hanya terbatas di kenaikan PBB 250% tuntutan menjadi sangat multi sektor atensi yang semakin meluas pada masyarakat. Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250%. Rakyat tidak terima, tuntutan multi sektor kemudian secara organik mengerucut pada Pelengseran kepemimpinan otoriter Sudewo. Watak arogan Bupati Pati dijawab dengan tegas oleh Rakyat Pati. Bahwasanya banyak hal yang tidak benar-benar absolut termasuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan oleh mandat rakyat tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk menindas. Kuasa rakyat Pati seketika membuktikan eksistensinya, protes rakyat menjadi rem mendadak bagi kekuasaan agar berhenti bertindak diluar batas.
Kita harus jujur tidak hanya terjadi di Pati saja, di banyak tempat kekuasaan kerap merasa tunggal dan absolut kebijakan yang tidak bijak kerap lahir tanpa aba-aba dan meniadakan konsensus rakyat. Masyarakat Pati seolah mengirim sinyal bahwa setiap fenomena konflik rakyat dan penguasa hendaknya menjadi pembelajaran. Jika tidak ingin belajar, maka kekuasaan harus siap berhadapan dengan gelombang amarah rakyat.
Gerakan rakyat yang mandiri dan solidaritas horizontal (untuk marah kita tak perlu menunggu, luapkan!)
Cukup dengan 1 pernyataan saja, amarah kolektif langsung menjalar lintas kampung. Rakyat Pati seolah mengajarkan pada aktivis gerakan hari ini bagaimana cara membangun gerakan yang menjadi hak semua warga. Di Pati kita tidak menemukan anomali abang-abang elit mahasiswa beralmet dan meneriakkan jargon sebagai simbol ego sektoral nya (“Hidup Mahasiswa”) atau orang kiri yang berteriak revolusi sementara sibuk di ruangan pengkaderan dengan kursi empuk sehingga lupa turun ke sel-sel kehidupan, di gerakan rakyat Pati kemarin juga kita tidak melihat penonjolan organisasi mahasiswa eksternal yang sering di tundukkan aparatur negara dengan sembako seperti yang terjadi di beberapa provinsi beberapa waktu lalu pasca aksi massa #IndonesiaGelap. Minimnya eksistensi tokoh dalam gerakan tersebut berdampak baik pada gerakan, gerakan jadi sulit untuk dilumpuhkan, karena aparat negara tidak tahu harus bertemu siapa untuk menggembosinya. Ada banyak koordinator, tiap sektor dan perkampungan punya koordinator sendiri dan ini sangat beragam tidak terpusat pada 1 orang namun komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik bahkan pembagian tugas tiap sektor jelas. Metode pembangunan gerakannya juga berbasiskan solidaritas horizontal, mengabaikan tekanan kekuasaan di masing-masing sektor dan wilayah. Sejak awal wadah yang lahir hanya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai wadah sesaat selama protes berlangsung tetapi tidak menghalangi tiap-tiap wilayah untuk membentuk wadahnya sendiri seperti misal Aliansi Santri Pati dan Aliansi Petani dari Desa Gunungsari Pati, dan lain-lain semua saling berjejaring. Terlihat warga masyarakat yang tidak tergabung di organisasi atau aliansi manapun bisa bergabung dalam lingkaran diskusi dan gerakan. Dalam gerakan rakyat hari-hari ini menggantungkan nasib gerakan pada satu sosok adalah sama dengan merawat feodal dalam tubuh kolektif. Gerakan rakyat tidak boleh lagi memakai cara-cara dari atas ke bawah seperti watak otoritarian Sudewo. Jika cita-cita kolektif adalah masyarakat yang merdeka dan bebas maka dalam pengorganisiran, pola komunikasi atau pengambilan keputusan juga harus konsisten demikian.
Yang terjadi di Pati mengabarkan kepada kita, bahwa rakyat itu sendirilah yang membawa kemarahan dan tuntutannya, kemarahannya tidak menunggu atau tidak dititipkan pada individu atau kelompok dari sektor tertentu (dalam hal ini kritik terhadap ketergantungan gerakan sosial terhadap elit Mahasiswa)
Seperti yang sering terjadi hari ini gerakan sosial menggantungkan nasib pada “pejuang” dari dalam kampus yang dibatasi waktu lulus berkuliah dan mahalnya biaya pendidikan.
Di Pati juga kita tidak menemukan pengakuan atau klaim gerakan serta tuntutan hanya milik satu organisasi saja dan organisasi lainnya melakukan kontra narasi, akibatnya terjebak di tempurung konflik horizontal sehingga mengaburkan substansi dan musuh bersama seperti anomali yang sering terjadi di aliansi BEM Universitas yang menjadi ciri ego usang ala aktivis kota besar.
Di pati salah satu tokoh masyarakat dari organisasi daerah berhasil ditundukkan Bupati Sadewo menjelang hari-H demonstrasi, yang sebelumnya ia dan kelompoknya akan melakukan aksi demonstrasi, menjadi tidak berdemonstrasi dan melarang sesama rakyat untuk turun kejalan namun uniknya tanggapan dari banyak masyarakat justru menghargai keputusan tersebut dan memutuskan untuk tetap turun aksi pada Kamis 13 Agustus tanpa sibuk pada konflik horizontal.
Cara-cara membenturkan sesama rakyat sering digunakan negara untuk meredam protes dan gerakan sosial, sehingga memutasi amarah dari konflik vertikal (kekuasaan) ke konflik horizontal. seperti mengkambinghitamkan PKI atau pro-PKI dengan yang non pemilih PKI sehingga menguntungkan Soeharto. Konflik Cebong vs Kampret di awal periode Jokowi sehingga Rakyat repot sendiri, akibatnya kekuasaan luput dari pengawasan rakyat.
Bagaimana demokrasi langsung diterapkan, negasi dari demokrasi perwakilan
Rakyat pati punya budayanya sendiri dalam melakukan perlawanan dan di Kamis 13 Agustus menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia kemarin mereka membuktikannya. Ketika kekuasaan berjalan secara semena-mena dan lembaga legislatif sebagai perwakilan tidak berfungsi. Maka pos kritis sebagai oposan diambil alih oleh rakyat Pati. Rakyat pati berhasil membuat garis demarkasi (pembatas) dengan kekuasaan otoriter, bahwasanya ketika mandat yang diberikan perwujudannya jauh dari yang diharapkan bahkan merugikan, maka kemarahan sebagai alarm pengingat harus dibunyikan dan rem bagi kekuasaan absolut untuk berhenti, harus diinjak.
Rakyat Pati tidak sedang melaksanakan demokrasi usang yang harus melalui mekanisme-mekanisme tertentu seperti yang diajarkan penguasa selama ini, rakyat Pati bersama kemarahannya adalah demokrasi itu sendiri.
Dalam demokrasi yang diterapkan negara selama ini, masyarakat tidak pernah ditanyakan pendapatnya atau idenya, mereka hanya ditanyakan perihal setuju dan tidak setuju. Sejatinya kita harus meletakkan posisi pikir yang sama bahwasanya, rakyat punya cara mengatur dirinya sendiri dan yang paling mengetahuinya adalah rakyat itu sendiri. Rakyat tidak perlu dihadapkan pada agen-agen spesialis untuk memberitahu bagaimana cara mekanisme mengajukan keberatan terhadap kebijakan negara dan cara mengelolanya. Situasi nasional hari ini menjadikan kita untuk memasang skeptis atau kecurigaan kepada semua lembaga negara tanpa terkecuali. Dalam hal ini Rakyat pati tidak perlu lagi mandat atau Hak untuk merevisi bahkan menolak kebijakan Sudewo, Rakyat datang tak terbendung menodong lembaga kekuasaan sehingga menciptakan situasi yang memaksa untuk tunduk pada kuasa rakyat.
Di Pati kemarin demokrasi langsung yang diidamkan para Anarkis selama ini sebagai metode seolah terjadi. Demokrasi langsung berarti situasi tidak eksisnya perwakilan-perwakilan (representasi) dewan yang menjadi patron. Kemarahan disalurkan lebih lanjut cukup melalui delegasi-delegasi tiap sektor, delegasi ini harus diberi mandat dalam kelompoknya (dapat dicabut mandatnya atau diganti secara bergiliran antar anggota). Delegasi tidak memiliki hak untuk mengubah keputusan, keputusan tetap diambil secara kolektif lokal.
Dalam Demokrasi langsung keputusan mengenai operasi suatu gedung diambil melalui rapat seluruh anggota gedung, kemudian ditentukan siapa yang akan menjadi perwakilan badan pengelola (suatu saat mandatnya bisa dicabut) dan pihak yang diberi mandat sebagai delegasi untuk berhubungan dengan gedung lain (suatu saat mandatnya dapat dicabut).
Dalam hal ini masyarakat Pati mengambil perannya masing-masing, melakukan kerja-kerja inisiatif, delegasi sudah ditentukan siapa yang memberi informasi di mobil dengan pengeras suara, siapa yang didelegasikan untuk merangsek masuk menodong lembaga legislatif untuk berbicara (seperti video yang tersebar, beberapa masyarakat masuk ke dalam gedung DPRD Pati dan merebut microphone yang berada di kursi dewan, tanpa perlu izin apapun dan dari siapapun!), beberapa masyarakat juga mengambil peran sebagai medis dan beberapa masyarakat membagikan logistik air yang sebelumnya sudah dikumpulkan untuk diminum atau sekedar dilemparkan kepada aparat kepolisian (terkadang tak perlu dengan molotov yang cepat redup apinya untuk menyerang) yang menembak gas air mata dan menangkap rakyat secara membabi buta dan sisanya mengambil peran untuk menimbulkan kekacauan sehingga menjadi daya tekan di sekitar pusat kota, semua ambil peran dan tidak saling menyalahkan! Kalau pun ada campur tangan Dewan perwakilan disini, itu bukan karena inisiatif mereka tetapi dipaksa oleh rakyat melalui mekanisme yang tidak tercatat oleh peraturan kekuasaan sebelumnya.
Apapun hasilnya dan kongkalikong Sudewo dengan lembaga negara lainnya, setidaknya legitimasi kekuasaannya sudah hilang dan kembali pada pemilik sesungguhnya yaitu rakyat pati.
Demokrasi langsung dalam hal ini hanya sebagai metode temporer untuk hal-hal yang lebih besar dimana rakyat selamanya terbebas dari kekuasaan yang menindas.
Sudah cukup kita diam terpaku dengan segala kesewenang-wenangan kekuasaan, saatnya Rakyat menyatukan kekuatan untuk melawan balik! jangan menunggu, saatnya merebut! Kiranya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang menindas semakin mengakar dan menjalar keseluruh sudut-sudut wilayah.
Refuse, Resist, Organize!
