Korupsi adalah masalah besar yang telah menghantui pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu kejahatan yang paling merusak, tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga merusak integritas dan kredibilitas lembaga publik serta memperlemah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan kondisi kehidupan masyarakat juga dapat terhambat oleh tingkat korupsi yang tinggi. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperhatikan fungsi hukum serta mencegah praktik korupsi dan menegakkan keadilan. Walaupun terdapat berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi, namun efektivitas penerapannya kerap kali dipertanyakan. Peraturan yang diterapkan terkadang masih kurang membuat efek jera bagi para pelaku korupsi. Dalam lingkungan pemerintah, budaya korupsi kerap berkembang karena sistem yang lemah, kurangnya pengawasan, dan perilaku tidak etis yang telah mengakar. Masih banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi karena menganggap peraturan yang ada bersifat kurang tegas. Dalam esai ini, dua aspek penting akan dibahas: apakah hukum di Indonesia sudah cukup ketat untuk menekan korupsi, dan bagaimana praktik antikorupsi di negara-negara dengan tingkat korupsi terendah dapat menjadi pelajaran.
Apakah Hukum Kurang Ketat?
Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, efektivitas hukum ini masih menjadi perdebatan. Ada beberapa aspek yang menunjukkan bahwa hukum yang ada mungkin belum cukup kuat untuk menekan budaya korupsi. Pertama adalah hukuman yang tidak memiliki efek jera. Hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia sering kali dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Misalnya, banyak pelaku korupsi yang hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun, meskipun kerugian yang mereka sebabkan mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, pelaku sering kali mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, sehingga masa tahanan mereka menjadi jauh lebih singkat. Sebagai perbandingan, negara seperti Tiongkok memiliki pendekatan yang sangat tegas dalam menangani korupsi. Pelaku korupsi besar di Tiongkok dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan di Singapura, hukuman finansial yang berat dan stigma sosial yang kuat membuat korupsi menjadi resiko besar bagi siapa pun yang mencoba melakukannya. Yang kedua adalah ketidakkonsistenan penegakan hukum. Salah satu masalah terbesar dalam sistem hukum Indonesia adalah penerapan yang tidak konsisten. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau figur politik sering kali ditangani dengan lambat atau bahkan tidak diusut sama sekali. Di sisi lain, kasus-kasus yang melibatkan pegawai rendahan lebih cepat diproses dan mendapatkan hukuman lebih berat. Dengan demikian, orang percaya bahwa hukum Indonesia tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga tumpul ke atas.
Ketidakadilan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memperkuat budaya impunitas di kalangan elite pemerintahan. Yang ketiga adalah
intervensi politik. Kelemahan lain dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya intervensi politik. KPK, yang awalnya dikenal sebagai lembaga independen, telah mengalami pelemahan signifikan setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Perubahan ini membatasi kewenangan KPK dalam penyelidikan dan penyadapan, sehingga kemampuan mereka untuk memberantas korupsi menjadi berkurang. Banyak pihak menilai bahwa revisi ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan politik tertentu (Fitriani & Nurhayati, 2020). Lalu, yang terakhir adalah minimnya perlindungan untuk pelapor. Whistleblower atau pelapor korupsi sering kali menghadapi risiko besar, seperti intimidasi, ancaman fisik, atau bahkan kehilangan pekerjaan.
Meskipun ada regulasi yang menjanjikan perlindungan bagi pelapor, implementasinya masih sangat lemah. Akibatnya, banyak orang enggan melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan, sehingga budaya korupsi terus berlangsung tanpa hambatan berarti (Setiadi, 2022). Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum untuk memberantas korupsi, kelemahan dalam implementasi membuat efektivitasnya diragukan. Hukuman yang lebih tegas, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan yang kuat bagi pelapor adalah langkah-langkah yang mendesak untuk diambil guna memerangi korupsi secara lebih efektif.
Perbandingan dengan Negara yang Paling Minim Kasus Korupsi
Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) oleh Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru secara konsisten menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah. Keberhasilan mereka tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari penerapan prinsip tata kelola yang baik, hukum yang tegas, dan budaya integritas yang kuat. Langkah-langkah yang mereka lakukan seperti, penegakan hukum yang transparan dan independen. Di negara-negara seperti Denmark dan Selandia Baru, sistem hukum mereka sangat transparan dan bebas dari intervensi politik. Kasus korupsi, baik kecil maupun besar, ditangani dengan serius dan cepat. Hukum ini berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat tinggi. Sebagai contoh, di Selandia Baru, proses pengadilan korupsi dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan.
Transparansi ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Transparency International, 2023). Lalu, budaya integritas yang mengakar. Negara-negara ini juga memiliki budaya integritas yang kuat. Pendidikan anti-korupsi dimulai pada usia dini, mengajarkan masyarakat tentang kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, para pemimpin negara memberikan teladan yang baik dengan menunjukkan perilaku jujur dan transparan. Sebagai contoh, di Finlandia, pejabat publik diwajibkan melaporkan kekayaan mereka secara berkala, dan laporan ini dapat diakses oleh masyarakat. Keteladanan dari pemimpin ini menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (Salminen, 2021).
Selanjutnya, insentif ekonomi yang memadai. Salah satu faktor pendorong korupsi adalah kebutuhan ekonomi. Di negara-negara seperti Finlandia dan Selandia Baru, pegawai negeri mendapatkan gaji yang kompetitif dan layak, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk mencari keuntungan tambahan melalui cara-cara ilegal. Ada pula dikarenakan oleh teknologi dan
transparansi. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi juga menjadi faktor penting. Proses pengadaan barang dan jasa di negara-negara ini dilakukan secara digital dan terbuka, sehingga semua transaksi dapat diaudit dengan mudah.
Selain itu, masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi anggaran pemerintah, sehingga peluang untuk melakukan penyalahgunaan dana publik menjadi sangat kecil (OECD, 2023). Partisipasi masyarakat yang aktif, masyarakat di negara-negara ini memiliki peran aktif dalam mengawasi pemerintahan. Media independen juga memainkan peran penting dalam mengungkap kasus korupsi. Di Finlandia, misalnya, pelapor kasus korupsi mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan pelanggaran (Salminen, 2021). Keberhasilan negara-negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru menunjukkan bahwa kombinasi antara hukum yang tegas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan budaya integritas dapat secara signifikan menekan korupsi. Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih.
Harapan kedepannya
Korupsi adalah masalah besar di Indonesia, yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang untuk memerangi korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keberhasilan mereka masih dipertanyakan. Penghalang utama untuk pemberantasan korupsi termasuk intervensi politik, ketidakkonsistenan penegakan hukum, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan perlindungan yang buruk bagi pelapor. Dalam hal ini, praktik antikorupsi di negara-negara dengan tingkat korupsi terendah, seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru, sangat penting untuk dipelajari. Negara-negara ini menunjukkan bahwa hukum yang tegas, transparansi, budaya integritas yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang besar dapat secara signifikan menekan tingkat korupsi. Mereka memiliki sistem hukum yang tidak terpengaruh oleh intervensi politik atau penegakan hukum, sehingga semua orang, termasuk pejabat tinggi, tunduk pada hukum yang sama.
Dengan mempertimbangkan pengalaman negara-negara ini, Indonesia harus melakukan reformasi mendalam dalam sistem hukumnya dan tata kelola pemerintahannya. Ini mencakup penegakan hukum yang adil dan konsisten tanpa memandang status sosial atau politik, hukuman yang lebih tinggi bagi mereka yang melakukan korupsi, dan perlindungan yang lebih baik bagi whistleblower. Untuk membangun budaya anti-korupsi di kalangan generasi muda, nilai-nilai etika dan integritas harus ditanamkan sejak kecil. Langkah-langkah ini diharapkan akan membuat pemerintahan Indonesia lebih bersih dan transparan. Korupsi bukanlah suatu masalah yang mudah untuk diatasi. Namun, jika semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, berkomitmen, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.
Profil Penulis
Timotius Abril Yoraska, seorang mahasiswa FH Unpar yang baru saja memulai kehidupan mahasiswanya pada tahun 2024 ini. Mahasiswa FH ini berasal dari Karawang.
