Unpar mengadakan pameran kampanye untuk memperingatkan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Jumat (5/12/2025) lalu. Pameran ini diselenggarakan tiap tahun sejak 2018 bersama Satgas PPKS dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) yang tampil dengan booth masing-masing. Acara ini adalah salah satu acara sosialisasi yang dilakukan Satgas PPKS untuk mencegah Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).
Rektor Unpar, Tri Basuki Joewono, hadir untuk membuka acara dengan pidato. Beliau membuka sambutan dengan mengakui bahwa permasalahan sekitar kekerasan gender berbasis online dapat terjadi dalam saat-saat rentan, sehingga penting untuk menjadi wadah aman bagi yang membutuhkan dukungan.
“Acara ini mengingatkan bahwa kita ada demi kebaikan orang lain,” ujarnya.
Mbak Dyah merupakan salah satu dosen pengajar Mata Kuliah Gender dalam Prodi Hubungan Internasional. Mata Kuliah ini khususnya terbuka untuk mahasiswa FISIP, terutama HI dan Administrasi Publik, namun tahun ini juga mengundang fakultas lain seperti Fakultas Filsafat. Tema pameran kampanye tahun ini adalah Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), sepadan dengan tema yang ditetapkan oleh UN Women, dengan semboyan “Unite To End Digital Violence Against All Women and Girls”.
Pengangkatan tema tidak terlepas dengan urgensi meningkatkan kesadaran terhadap KGBO di kalangan Mahasiswa Unpar, mengingat bahwa interaksi melalui jejaring internet juga membuka kemungkinan terjadinya pertukaran video atau foto pribadi yang dapat disebarkan tanpa izin oleh pasangan intim atau seseorang yang dipercayai.
Berdasarkan data Satgas PPKS Unpar, KBGO paling banyak dialami oleh orang muda termasuk mahasiswa. Laporan-laporan yang diterima banyak mencakupi KBGO dalam bentuk deepfake, sexual extortion (sextortion), dan non-consensual intimate image sharing (NCIIS). Hal-hal tersebut merupakan bagian dari tugas Satgas PPK untuk mendorong sosialisasi dan upaya pencegahan.
“Kelihatannya cukup urgent karena kita tidak bisa lepas dari media sosial di keseharian kita dan kita tidak sadar bahwa di media sosial bukan ruang yang betul – betul aman.” Ujar Mbak Dyah.
Mba Dyah mengungkap bahwa booth-booth yang tersebar di pameran terlihat lebih kreatif dengan pelaksanaan konsepnya, beliau memperhatikan bahwa partisipasi pameran lebih ramai pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan lebih dari 30 booth dari jurusan HI, Administrasi Publik, dan Humanitas sebagai sorotan utama pameran ini.
Salah satunya hadir dengan menawarkan pengalaman Virtual Reality yang menampilkan kekerasan online dan diskriminasi terhadap perempuan dalam platform permainan online. Pada simulasi virtual tersebut, komentar-komentar kejam akan ditampilkan seiring dengan permainan balap, menggambarkan realita pengalaman perempuan bermain game online. Sejalan dengan konsep game online, terdapat booth lain yang menarik perhatian pengunjung dengan setelan PS4 yang dapat dimainkan.
Booth tersebut menyorot kesetaraan dalam gaming, dimana platform game merupakan lingkungan yang didominasi maskulinitas sehingga perempuan rentan menghadapi pelecehan dan diskriminasi. Permainan PS4 yang terbuka untuk dimainkan pengunjung menunjukkan bahwa siapapun dapat menikmati bermain game.
Konsep lainnya yang disampaikan dalam pameran juga berupa komentar-komentar di platform media sosial. Salah satu booth memiliki aktivitas interaktif yang memerlukan pengunjung untuk memutar roda dengan komentar – komentar yang didapati di media sosial dan menentukan jika komentar yang terpilih termasuk red flag atau green flag. Aktivitas tersebut membantu memahami pemilahan bentuk-bentuk komentar dari yang jahat dan baik. Setelah penentuan sifat komentar, pengunjung pun dapat meninggalkan pesan yang positif sebagai contoh interaksi online yang sehat.
Keprihatinan mengenai KGBO dikalangan mahasiswa juga terungkap oleh para Petugas Satgas PPKS. Kepala Satgas Yulia Indrawati, atau dikenal sebagai ‘Mbak Indri’, mengungkap bahwa SAFEnet menunjukkan tren yang meningkat di antara orang muda, begitu juga pun dengan pelaporan KBGO pada Satgas PPK yang dialami perempuan dan bahkan laki-laki. Ia menyatakan KBGO bukan hanya persoalan yang terjadi di Unpar, tetapi perguruan tinggi lainnya juga mengalami peningkatan kasus.
Mba Indri menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk menetapkan suatu institusi dalam bentuk Satgas PPK. Penetapan Satgas PPK penting bagi kampus untuk memastikan lingkungan yang aman. KBGO sebagai salah satu bentuk dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab Satgas PPK.
Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Satgas PPK melakukan sosialisasi dan pencegahan KBGO. Selain itu, Satgas PPK juga menangani pelaporan terkait KBGO dengan mendampingi dan menemani. Dalam kasus dimana seorang pelaku bisa diidentifikasi, pemberian sanksi pada pelaku dapat diberlakukan melalui civitas akademik Unpar.
Mba Indri lalu menjelaskan mengenai laporan-laporan yang mencakupi KBGO secara lebih dalam.
“Mungkin teman-teman mengenal non-consensual intimate image sharing sebagai revenge porn, tetapi sebaiknya kita tidak menggunakan istilah tersebut karena menjadi victim blaming. NCIIS adalah istilah yang lebih inklusif,” tegasnya.
Ia lanjut menyebutkan sextortion, yang merupakan pengancaman atau pemerasan dengan menggunakan konten seksual.Terakhir, adalah deepfake, yaitu penggunaan AI untuk membuat konten bernuansa seksual.
Dalam kategori non-KBGO atau kekerasan berbasis gender secara umum pun memang masih banyak ditemukan. Kasus-kasus tersebut melibatkan penyentuhan atau perabaan tanpa persetujuan, kekerasan dalam berpacaran, ujaran-ujaran yang bersifat seksis.
Menurut Mba Indri, mencari cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang KBGO kepada masyarakat awam tidak mudah. Suatu hal yang harus dilakukan terdahulu adalah untuk membangun media edukasi, seperti penyelenggaraan kampanye sebagai upaya pencegahan melalui sosialisasi KBGO yang dapat memberi edukasi mengenai kekerasan berbasis gender serta proses pelaporan dan mitigasinya.
Setelah penyampaian informasi, diperlukan penggerak-penggerak yang mempunyai kesadaran dan keinginan untuk terlibat dalam aksi dan sosialisasi terhadap KBGO. Membangun rasa inklusif, kemanusiaan, dan keadilan berbasis gender juga penting dalam menetapkan fondasi yang dapat mewujudkan dunia yang adil secara gender.
Upaya pencegahan KBGO, terutama sebagai mahasiswa, adalah untuk meningkatkan literasi digital seperti memahami KBGO dan bentuk-bentuknya serta mengingat bahwa dunia digital dapat dipergunakan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan penipuan.
Mba Indri menekankan relasi yang sehat dengan berdialog agar terbentuk pengertian dan ketertarikan untuk memahami pikiran orang yang sedang diajak bicara. Selain itu, ia menyarankan untuk tidak cepat dalam mendokumentasikan dan mengirimkan foto-foto bernuansa seksual atau personal kepada orang lain, bahkan ke orang yang dipercayai seperti seorang pasangan.
“Kita harus selalu aware, ya. Kita harus menghargai diri kita, tetapi juga menghargai orang lain. Jaga diri, jaga badan, jaga teman.”
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga ikut hadir dalam pameran untuk menyediakan konsultasi hukum gratis, terutama mengenai kasus-kasus terkait KBGO. Salah satu dari anggota LBH yang mengawasi booth tersebut merupakan Damar, yang membantu menjelaskan peran LBH dalam penanganan KBGO.
Dalam proses hukum, KBGO masuk dalam hukum pidana yang merupakan ranah kepolisian. Proses hukum pidana dilakukan melalui polisi dan kemudian diterima kejaksaan yang dapat menindaklanjuti ke pengadilan, dimana pelaku dapat terbukti bersalah dan masuk penjara.
Damar menambahkan bahwa sebelum menempuh jalur hukum pidana, jalur-jalur mediasi, seperti jalur kekeluargaan, kompensasi, dan rehabilitasi dapat ditempuh terlebih dahulu. Penentuan suatu kasus KBGO untuk memasuki pengadilan dipertimbangkan dari pihak korban dengan pendampingan LBH. Pendampingan yang dilakukan LBH tidak hanya terbatas dengan bantuan proses hukum, melainkan juga memberikan dukungan untuk korban secara mental.
LBH cukup banyak mendapati kasus kekerasan seksual, bahkan dalam lingkupan Unpar, khususnya di ruang lingkup mahasiswa.
“Memang sebenarnya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sungguh mengkhawatirkan,” sampai Damar dengan prihatin.
Penyelenggaraan Pameran Anti KBGO mengingatkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan mempunyai beragam bentuk yang belum tentu diketahui oleh masyarakat umum. Sebagai wadah untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, pameran ini menyediakan ruang aman dan edukatif. Konsep dan perspektif yang berbeda pada booth-booth pameran memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu KBGO serta mendorong pencegahan dan penanganannya. Peningkatan kesadaran akan hal tersebut penting sebagai landasan untuk menegakkan hak perempuan, terutama di lingkungan kampus.
Penulis : Mashequilla Amabel Nugroho
Editor : Fadhil “Dilly” Luqmaan
